Anggota Banggar Naik Pitam Pura 2024 Programa

Suara.com - Polemik yang dialami oleh pengembang Meikarta dan konsumennya terus berlarut-larut. Sejumlah konsumen mengaku hingga kini belum menerima unit properti yang dijanjikan pada 2019 lalu, sementara mereka sudah mengangsur sejak 2017.

Oleh karena tidak ada kepastian, konsumen Meikarta mengadukan permasalahannya itu ke Komisi VI DPR RI. Salah satu anggota Komisi VI yang lantang dalam menyuarakan aspirasi konsumen Meikarta itu adalah Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra.

Pada Senin (13/2/2023) lalu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar, selaku pengembang Meikarta, Andre Rosiade naik pitam.

Ia sempat menyinggung kalau Lippo Group tidak bisa seenaknya di Indonesia dengan mengatur-ngatur segala sesuatu. Hal itu ia sampaikan dengan nada tinggi, bahkan sampai menggebrak meja.

Baca Juga: DPR RI Akan Tindaklanjuti Kasus Meikarta Secara Komprehensif

"Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang. Biar kita panggil pimpinan bapak. Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini," katanya dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Lantas siapakah sosok Andre Rosiade yang bisa murka pada petinggi Lippo Group dan Meikarta? Berikut ulasannya.

Andre Rosiade merupakan politikus Partai Gerindra yang lahir di Padang,Sumatera Barat pada 7 November 1978.

Saat ini ia menjabat sebagai kepala kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI untuk periode 2019-2024.

Baca Juga: Pro Kontra Aturan Berhijab Pramugari Garuda Indonesia, Wapres Kompak dengan Andre Rosiade

Ia berhasil melenggang ke Senayan setelah memperoleh suara pribadi sebanyak 133.994 di Pileg 2019 dari dapil Sumbar I.

Saat kampanye Pilpres 2019, Andre tampil sebagai juru bicara Badan Pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Kiprah sebelum terjun ke politik

Sebelum memutuskan masuk ke gelanggang politik, Andre Rosiade merupakan seorang pengusaha. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kota Padang, Sumatera Barat.

Di kota itu pula, ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Setelah itu ia hijrah ke Jakarta untuk menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Trisakti.

Ketika kuliah, Andre dikenal sebagai aktivis kampus. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisaksi periode 2000-2001.

Sebagai pengusaha, Andre juga menjadi pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat sejak 2011. Ia sempat menjadi Ketua Gerakan Ayo Jadi pengusaha BPD HIPMI Sumbar.

Bergabung dengan Partai Gerindra

Ketika bergabung dengan Partai Gerindra, Andre Rosiade menjabat sebagai Kepala Departemen Penggalangan jaringan Mahasiswa dan Pemuda DPP Gerindra.

Setelah itu ia dipercaya menjadi Wakil Sekretaris jenderap DPP Gerindra dan juru bicara Badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Dan saat ini ia adalah salah satu Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Kontributor : Damayanti Kahyangan

TRIBUN-VIDEO.COM - Sosok Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan tengah jadi sorotan publik.

Aksi Safari Ramadhan yang marah dan melempar mikrofon saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ihwal polemik pemilihan RW di Perumahan Galaxy, Sekupang, Batam menjadi penyebab utamanya.

Dalam video viral yang beredar di publik, Safari Ramadhan terlihat marah dan naik ke atas meja, sehingga situasi rapat pun memanas.

"Saya ini orangnya tak pernah marah. Tapi, tidak tiba-tiba saya marah, ini ada akumulasinya," ujar Safari saat dihubungi Tribun Batam, Sabtu (3/9/2022).

Alasan politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, karena pemilihan RW di Perumahan Galaxy, Sekupang, tidak sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam.

Baca: Viral Konser Vierratale di Batam Hadirkan Juru Bahasa Isyarat: Bangga Bisa Inklusif dan Aksesibel

Mulanya, kandidat RW yang dibatalkan oleh panitia pemilihan melapor kepada Komisi I DPRD Batam akibat tak terima dengan mekanisme yang ada.

Meski tak berada di daerah pemilihan (dapil) miliknya, namun Safari berinisiatif untuk merespons pengaduan itu dan menghubungi pihak Kelurahan Tanjung Riau.

"Saya minta nomor lurahnya, saya komunikasi jangan sampai dibawa ke kita [Komisi I]. Lurah bilang, siap. Tapi tidak dilakukan. Mereka tetap memaksakan sesuai keinginan RW petahana sampai SK turun," paparnya.

Menanggapi jawaban tersebut, Safari tak hanya diam.

Ia terus menindaklanjuti komunikasi yang telah dibangun.

Ia tak ingin terjadi konflik sosial di masyarakat.

Apalagi sejumlah isu perihal konflik pemilihan RW di beberapa wilayah tak hanya sekali diterimanya.

Baca: Ratusan Korban Kaveling Bodong di Batam Kembali Geruduk Kantor DPRD Batam untuk Menuntut Hak

"Sampai di rapat badan anggaran (Banggar) dan pimpinan, saya juga sampaikan ke Camat Sekupang. Artinya, kita serius menanggapi aduan masyarakat, tak ada pilih-pilih"

"Ketika RDPU, Pak Utusan Sarumaha dengan RW saat ini sempat ribut adu argumen. Kawan-kawan merekomendasikan untuk dilakukan pemilihan. Karena memang tidak ada pemilihan sebelumnya. Maka, kita minta diadakan pemilihan karena sebelumnya dianggap melanggar Perwako," sambungnya.

Jawaban dari RW saat inilah yang membuat Safari naik pitam.

"Dia bilang ini bukan mencari kebenaran tapi pembenaran. Ini tidak ada etika. Semua orang bisa marah di sini, saya bilang itu di forum. Berarti selama ini, peringatan saya ke pihak kelurahan diabaikan saja. Saya di sini wakil rakyat, saya digaji rakyat. Makanya kita perjuangkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi Safari Ramadhan viral di medsos ketika mengikuti RDPU membahas polemik pemilihan RW warga Perumahan Galaxy, Sekupang, bersama Komisi I DPRD Batam pada Kamis (1/9/2022).

Baca: Curanmor Bermodus COD di Batam, Empat Pria Ini Gondol 20 Kendaraan Warga. Cari Korban Lewat Facebook

"Bapak [Lurah] orang nomor satu di wilayah itu. Jangan siap-siap saja. Sudah begini masyarakat kita," ujar Safari dalam video yang viral di media sosial itu.

Awalnya, RDPU berlangsung normal.

Agenda diawali dengan pemaparan masalah oleh calon ketua RW pelapor, Hendrik.

Ia menuturkan jika haknya digugurkan pada pencalonan oleh panitia pemilihan.

Dengan pengakuan tersebut, pihak Komisi I DPRD Batam yang hadir pun mulai terpancing.

Sebab, pemilihan Ketua RW dianggap tak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam.

Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Pengakuan Anggota DPRD Batam Safari Ramadhan yang Ngamuk saat RDP dan Jadi Viral

# DPRD # Batam # Safari Ramadhan # RDPU # rapat

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati tampak terlihat naik pitam, saat menanggapi pertanyaan salah satu masa dalam aksi menuntut kenaikan tunjangan RT dan RW yang harus menunggu sampai kapan?.

Lantaran, pernyataan yang disampaikan pendemo meminta kejelasan kapan realisasi penghitungan kenaikan tunjangan RT, RW itu dianggap tidak mendasar, karena kenaikan tunjangan itu harus ada perhitungannya.

“Sampai kapan, mohon jawaban pak, sampai kapan, sampai kapan,” celoteh salah satu Ketua RT Desa Treteg, Kecamatan Puncakwangi, Kamis (22/6/2023).

Pj Bupati Pati yang saat itu berada diatas truk bersama dengan koordinator aksi, sontak langsung naik pitam. Ia mengira pendemo yang menanyakan soal realisasi kenaikan RT, RW itu adalah Kepala Desa (Kades).

“Pak mohon maaf, jenengan (anda, red) Kades mana, yang ada disini itu adalah pimpinan dari warga disana, jadi tidak seyogjanya seperti itu cara ngomongnya, kita ngomong yang pintar,” cetus Henggar sembari menunjuk Ketua RT Treteg di tengah pendemo lainnya.

Menurut Henggar, semua itu ada perhitungannya, dan semua yang hadir (pendemo, red), adalah pimpinan yang bisa mengambil kebijakan dan bisa memperhitungkan semuanya, jadi tidak bisa ngomong seperti itu.

Diketahui, Ratusan Ketua RT dan RW mendatangi Kantor Kabupaten Pati. Mereka menuntut agar tunjangan yang diterima sebesar Rp 500 ribu per tahun bisa dinaikkan. Aksi yang dilakukan bersama dengan para Kades ini meminta agar Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro segera bisa merealiasi kenaikan tunjangan RT, RW menjadi Rp 500 ribu perbulan.

“Semoga Pj Bupati bisa merealiasi apa yang menjadi tuntutannya, karena tunjangan pertahun yang diberikan ini merupakan penghinaan, kami minta jadi Rp 500 ribu/bulan untuk RT RW,” tegas Suwardi, Kades Ngagel yang juga sebagai Koordinator Aksi.

Sementara Muslihan, salah satu anggota DPRD Pati yang ikut menerima aksi mengaku bersama dengan anggota yang lain sangat sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan para pendemo. Dan itu sah-sah saja, tapi semua itu tergantung dengan aturan.

“Kami siap mengawal, dan biarlah Pj Bupati menghitung ulang, meskipun itu nanti tidak secara keseluruhan, tapi semoga bisa sebatas wajar keuangan daerah,” katanya.

Ia akan kawal, dan akan ikut membicarakan apakah kemampuan daerah mampu atau tidak demi kepentingan bersama, namun yang pasti kalau itu mampu, pelayanan kepada masyarakat harus lebih optimal.

“Dirinya juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), berjanji akan ikut menyampaikan usulan itu. Hanya saja itu akan dilihat lagi, dengan kemampuan daerah,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia bukan penonton di panggung internasional. Ini adalah tanggapan Bahlil mengenai ungkapan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Ada yang pendapat kita ini ikut rapat internasional hanya duduk nonton dan keluar. Ini pikiran yang sesat Indonesia sekarang tidak lagi jadi follower tapi ini inisiator dan kadang jadi pedoman negara berkembang lainnya," tegas Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Tahun 2023, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara mengenai visi-misinya tentang hubungan internasional bernegara dalam Debat Capres. Saat itu, Anies mengatakan jika terpilih sebagai presiden, dia akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di konstelasi global.

"Kami Insyaallah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global, Indonesia tidak hadir sebagai penonton tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional," ujar Anies dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Tidak hanya Bahlil, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membalas sindiran Anies terkait Indonesia hanya penonton di forum internasional. Airlangga mencontohkan peran Indonesia saat G20.

"Kepemimpinan G20 itu Indonesia bukan hanya duduk dan diam dan hadir, kita memimpin. Bapak Presiden datang ke Ukraina, Bapak Presiden datang ke Uni Soviet, ke Rusia, dan kita dihargai," kata Airlangga kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Bahkan, menurut Airlangga, keputusan-keputusan di G20 dari Indoensia menjadi pertimbangan negara-negara di dunia. Ada satu keputusan yang dijadikan acuan oleh APEC dalam pertemuan di Bangkok.

Saksikan video di bawah ini:

Video: Bedah Komitmen Prabowo Berantas Kemiskinan & Kelaparan

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak mencapai kesepakatan dengan DPRD dari mediasi yang diprakarsai Kemendagri. Dewan menilai Ahok diskriminatif terhadap mereka karena tidak menyerahkan APBD hasil pembahasan bersama. Bahkan dalam sidang kemarin, perang mulut dan kata-kata kotor bernada caci-maki sempat terlontar dari kedua kubu tersebut.

“Oi anjxxxx!”(maaf-red), teriak salah satu peserta pertemuan itu. “Pak Gu­bernur jangan bohong!” ucap orang lain­nya. Setelah teriak-teriakan itu, anggota dewan akhirnya keluar sambil berteriak “Gubernur ngamuk, gubernur ngamuk.” “Pak Ahok marah, iiih takut,” teriak pimpinan lainnya.

Pasca amuk tersebut, Ahok keluar lewat pintu samping tanpa memberikan penjelasan. Anggota dewan terus membicarakan ‘amukan’ Ahok di dalam ruangan hingga ke halaman gedung Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, Ahok menjelaskan tidak ada diskriminasi seperti yang dikatakan DPRD. Melainkan, dia hanya meminta kepada jajaran SKPD-nya agar tidak menginput data yang bukan dari hasil pembahasan ke dalam e-budgeting APBD 2015.

Suasana menjadi panas, terlebih saat legislatif Kebon Sirih protes terhadap gaya marah-marahnya dalam forum membuat banyak pihak ‘panas’. Hingga Ahok pun meminta Walikota Jakarta Barat HM Anas Effendi menjelaskan.

Berdasarkan potongan akhir video yang wartawan dapat dari Dinas Komunikasi dan Informasi DKI, Kamis (5/3), terlihat Ahok suaranya sempat meninggi dan menunjuk Anas terkait penyediaan UPS di wilayahnya pada 2014 lalu. Mantan Bupati Belitung itu meminta Anas untuk mengungkap fakta perihal ada atau tidaknya keterlibatan SKPD.

“Saya mau tanya pada beliau ini, ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan,” pinta Ahok dengan nada tegas di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Mendengar itu pun Anas berdiri dari tempat duduknya. Namun belum sempat menjawab, anggota DPRD menyela gaya bicara Ahok. Sehingga, Anas pun duduk kembali dan mengurungkan niat untuk menjawabnya.

“Inikan setelah bapak kumpulin kemarin, seakan ini pokoknya hasil pembahasan. Ini sesuai peraturan apa enggak?” sela Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung. “Ini sesuai peraturan! Apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat‎,” jawab Ahok sambil menunjuk dengan muka merah.

“Pak Gubernur saya kira Bapak bisa menahan emosi bapak.‎ Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Jangan kayak preman Pak Gubernur,” timpal salah seorang anggota dewan. Sekjen Kemendari Ruswandi A Tumenggung yang duduk di depan sebelah Ahok pun berusaha menenangkan situasi. Dia meminta agar kedua belah pihak untuk tetap tenang.

Seolah tak mengindahkan ucapan Ruswandi, para anggota dewan yang duduk di barisan sebelah kanan mulai berdiri. Suasana menjadi riuh karena mereka mulai mengeluarkan kata-kata tidak pantas untuk Ahok dengan kondisi tanpa aktif. “Saya kita kami sudah cukup dengan materi yang bapak sampaikan. Jadi terima kasih, Pak Gub, Wagub dan pimpinan dan SKPD,” kata Ruswandi.

Dalam kesempatan terpisah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat setelah Ahok kembali dari Kemendagri, dia pun memberi penjelasan. Mantan politisi Gerindra itu mengatakan, tidak marah dengan Anas dalam forum mediasi. “Saya tadi pura-pura marahin Walikota Barat. Iya dong. Abis itu ketawa-ketawa kok. Kalau marah-marah benaran kayak DPRD dong marah-marah,” terang Ahok. “Kalau orang ngamuk, mereka iya. Aku cuma pengen gertak si Walkot Jakbar. Masa seluruh kelurahan dia dapat Rp 4,2 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, memang sempat ada dua APBD DKI yang diterima oleh Kemendagri, yakni versi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Akhirnya dua versi itu dikembalikan oleh Kemendagri, karena memang seharusnya hanya satu yang dikirimkan. DPRD dianggap melanggar aturan dengan ikut mengirim APBD. Namun politikus-politikus di DPRD membela diri dengan mengatakan pengiriman dilakukan karena ingin menunjukkan ada kesalahan di APBD versi Pemprov.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan saat ini keputusan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mediasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI sudah dilaksanakan. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari Mendagri,” kata Saefullah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Menurut dia, dalam waktu 15 hari setelah melewati 13 Maret 2015, keputusan Mendagri mengenai evaluasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) harus sudah diterbitkan. “Setelah keputusan Mendagri tentang evaluasi APBD diterbitkan, draf anggaran akan dikembalikan kepada eksekutif (Pemprov), lalu diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas bersama,” ujar Saefullah.

Lebih lanjut, dia menuturkan pembahasan bersama APBD DKI 2015 antara Pemprov DKI dengan Banggar DPRD DKI Jakarta tersebut dilaksanakan selama tujuh hari. “Sementara itu, keputusan mengenai kesepakatan antara Pemprov dan DPRD DKI terkait permasalahan APBD itu paling lambat diambil pada 24 Maret 2015,” tutur Saefullah.

Dia mengungkapkan terdapat dua kemungkinan terkait permasalahan APBD tersebut. Pertama, apabila Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sama-sama bersepakat, maka Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2015 akan disahkan. “Akan tetapi, kalau kedua belah pihak itu tidak juga mencapai kata sepakat, maka kita akan gunakan anggaran tahun lalu dengan persetujuan dari Kemendagri,” ungkap Saefullah.

Ketua DPRD DKI Amini Ada Caci Maki DPRD mempermasalahkan etika dan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Salah satunya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang merasa keberatan disebut sebagai ‘oknum’, ‘rampok’ dan lain sebagainya soal APBD 2015.

“Gue ngomong pas pembukaan (mediasi di Kemendagri), Ahok ini sahabat saya. Prestasi bagus, tapi ada 2 masalah. Kok saya dibilang oknum, rampok dan penipu?” kata Pras saat berbincang santai di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Politisi PDIP itu menyangkan adanya kericuhan berujung deadlock dalam proses mediasi dengan DPRD. Pras menyebut seharusnya kesepakatan antara dewan dan Pemprov DKI bisa tercapai untuk mengakhiri perseteruan tentang APBD. “Tadi sebenarnya harusnya sudah putus. Kita serahkan pada Kemendagri,” lanjutnya.

Menyoal tentang kemarahan yang dewan yang disebut Ahok, Pras dengan santai menepisnya. “Kita nggak ada yang marah-marah,” sambung Pras. “Katanya ada yang ngomong ‘anjxxx’, Pak?” tanya wartawan. “Bah, spontanitas orang kali tuh,” pungkasnya.

Senin, Ahok Dipolisikan DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok ke polisi. Dewan sudah menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum untuk memperkaran Ahok. Razman Arif Nasution mengaku dipercayakan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Lulung) untuk menangani kasus ini. Dia sudah dihubungi Lulung untuk menjadi pengacara DPRD. “Tiga hari lalu saya diberi kuasa jadi kuasa hukum DPRD,” ujar Razman, Kamis (5/3).

Sebagai kuasa hukum DPRD, Razman mengaku punya ‘senjata’ untuk memperkarakan Ahok. Ada tiga hal yang akan dilaprokan. Yakni, untuk dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pemalsuan dokumen APBD DKI 2015 yang sudah diparipurnakan. “Senin (9/3) akan kita laporkan,” ujarnya.

Razman mengatakan pemalsuan dokumen disinyalir karena, dokumen APBD yang diserahkan Ahok ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan hasil paripurna. Berarti, kata Razman, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahok.

Selain itu, Razman juga akan melaporkan Ahok ke Kemendagri selaku pembina pemerintahan dalam negeri. Laporan itu terkait sikap Ahok sebagai seorang pimpinan daerah. Sebab, Razman menilai Ahok tidak mencerminkan perilaku penyelenggara negara dan pejabat publik. “Marah-marah, menantang, lawan semua orang, sikat semua orang, hajar semua orang,” cetusnya.

Razman meminta Ahok menghargai DPRD sebagai institusi resmi negara. Ahok tidak boleh memainkan DPRD. Sebab, keduanya sejajar. “Jangan belagak lu Ahok bahwa anda seolah-olah orang paling bersih di dunia, orang paling hebat di dunia,” kata Razman.

Polda Metro Bentuk Tim Khusus Polda Metro Jaya menunjukkan keseriusannya dalam pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan UPS di DKI Jakarta. Untuk mengusut hal itu, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus. “Kami juga bentuk tim khusus dalam penanganan dugaan korupsi ini dan tim ini terus bekerja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/3).

Ia mengatakan, tim tersebut dibagi-bagi tugasnya dalam proses penyelidikan ini. Tim khusus ini juga ada yang bertugas menggali keterangan dari saksi-saksi yang berkaitan dengan proses pelelangan tersebut. “Ada juga yang meninjua lokasi dan melakukan analisis-analisis,” imbuhnya.

Hasil kerja tim kemudian akan digelar untuk menentukan langkah selanjutnya.”Tim ini nanti yang merekomendasikan apa bisa ditingkatkan jadi penyidikan atau butuh dokumen dan keterangan lain,” paparnya. (dtc/ant)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Mahalini Raharja naik pitam usai lagu ciptaannya berjudul Sial diklaim orang lain.

Amarah Mahalini Raharja dituangkan dalam laman Instagram pribadi miliknya.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini membagikan lagu Sial yang sudah diunggah dalam Spotify dengan ciptaan oranglain bernama Rama Chan.

Mengetahui hal itu Mahalini Raharja kemudian mengungkapkan kekecewaannya, padahal lagu tersebut telah ia buat dengan sepenuh hati.

"Capek-capek bikin, dibajak orang, dinaikin dsp pula. Nice bang Rama," tulis Mahalini, dikutip Tribunnews.com, Minggu (7/1/2024).

Selain itu kekasih dari Rizky Febian ini mempertanyakan terkait label musik dari Tama Chan.

"Sorce Werdi Media?" lanjut Mahalini meminta untuk klarifikasi.

Dijelaskan oleh Mahalini, jika dirinya tidak pernah melarang siapapun untuk mengcover lagu ciptaannya, namun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dari label aku aja pernah nanya ke aku, 'Lini, ini ada yang mau cover blabla boleh ngga?' Selalu aku bolehin," tandas Mahalini.

GOPOS.ID, GORONTALO – Beredar di media sosial salah satu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo mengamuk saat rapat. Belakangan diketahui, Aleg tersebut adalah Anton Abdullah.

Dalam video yang berdurasi satu menit tersebut, memperlihatkan Anton sangat emosi sampai menaikkan volume suaranya. Tidak berhenti sampai di situ, Anton turut melempar dokumen APBD 2025 yang ada di hadapannya sesaat sebelum Anton beranjak meninggalkan ruangan rapat.

“Semangat saya itu runtuh seketika setelah pertemuan internal kita ada pertemuan-pertemuan di luar DPRD ini,” kata Anton.

Dalam video tersebut terungkap kemarahan Anton diduga dipicu oleh pertemuan sejumlah anggota TAPD Kabupaten Gorontalo bersama sejumlah anggota banggar. Politisi PDIP tersebut merasa keberatan dengan pertemuan anggota banggar bersama TAPD Kabupaten Gorontalo di luar dari rapat pembahasan anggaran DPRD.

“Ada pembahasan anggaran, ngoni baku dapa malam,” ungkap Anton sambil berlalu meninggalkan ruangan rapat.

Saat dikonfirmasi, Anton membenarkan hal tersebut. Menurut Anton, pertemuan diam-diam oleh sebagian anggota banggar bersama TAPD Kabupaten Gorontalo tidak etis dilakukan di luar dari jam rapat banggar yang sudah ditentukan oleh DPRD.

Lebih jauh, Anton menyebutkan kemarahannya cukup berdasar. Politisi muda PDIP itu hanya ingin pembahasan anggaran 2025 dibahas secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Ini tentu menimbulkan kecurigaan. Pasalnya pembahasan anggaran tengah berlangsung, kemudian ada pertemuan diam-diam,” Punngkasnya. (Abin/Gopos)

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029. Pada DPR periode lalu, legislator asal Jawa Timur tersebut menduduki jabatan Ketua Banggar.

Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan komposisi pimpinan dan anggota Banggar, dalam rapat DPR, Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun komposisi pimpinan Banggar tersebut terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua. Berikut ini komposisi anggota Banggar DPR :

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua : Said Abdullah (PDIP)

Wihadi Wiyanto (Partai Gerindra)

Muhidin Mohamad Said (Partai Golkar)

Jazilul Fawaid (Partai Kebangkitan Bangsa)

Syarief Abdullah Alkadrie (Partai NasDem)

Partai Keadilan Sejahtera :

Partai Amanat Nasional :

Pilihan Editor : Akal-akalan DPR Menambah Alat Kelengkapan